SEKRETARIS DAERAH

Populer

Suara Anda

  • [ 2014] untuk penulisan nama sekretariat seharusnya ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN LANDAK
  • [ Desember 2014] adil ka talino bacuramin ka saruga basengat ka jubat, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semu, saya robiansyah mau membuat pusdus untuk dusun belimbing kecamatan kuala behe semoga pihak pemda landak bisa membantu saya dalam mengsuskseskan rencan
  • [ 2015] nimbuzzer
  • [ 2015] bathroommodern
  • [ 2016] Terima kasih semoga sukses selalu dan ada dalam lindungan'NYA
  • [ 2016] Terimakasih atas info yang sangat bermanfaat, perkenankan kami dari www.simbandol.com <a href="http://www.simbandol.com/">Grosir Sandal</a> <a href="http://www.simbandol.com/">Grosir Sepatu</a> <a href="
  • [ 2016] Clara Gema Rosaria (13.12.0252) Terimakasih atas info yang sangat bermanfaat, perkenankan kami dari www.simbandol.com <a href="http://www.simbandol.com/">Grosir Sandal</a> <a href="http://www.simbandol.com/">Grosir Se
  • [ 2016] Clara Gema Rosaria (13.12.0252) Terimakasih atas info yang sangat bermanfaat, perkenankan kami dari www.pekanita.co.id <a href="http://www.pekanita.co.id/">Pembalut Kain</a> <a href="http://www.pekanita.co.id/">Menspa
  • [ 2016] Aditya Muren Purnama (13.12.0035) Terimakasih atas info yang sangat bermanfaat, perkenankan kami dari www.pekanita.co.id <a href="http://www.pekanita.co.id/">Pembalut Kain</a> <a href="http://www.pekanita.co.id/">Men
  • [ 2016] Aditya Muren Purnama (13.12.0035) Terimakasih atas info yang sangat bermanfaat, perkenankan kami dari www.simbandol.com <a href="http://www.simbandol.com/">Grosir Sandal</a> <a href="http://www.simbandol.com/">Grosir

Dokumen

  • [27 Oktober 2014] -
  • [27 Oktober 2014] -
  • [23 Oktober 2014] - BAB II
  • [23 Oktober 2014] - BAB I
  • [22 Oktober 2014] - PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPAT
  • [22 Oktober 2014] - COVER
  • [22 Oktober 2014] - BAB IV PENUTUP
  • [22 Oktober 2014] - PENGUKURAN KINERJA
  • [22 Oktober 2014] - BAB II
  • [20 Oktober 2014] - BAB IV

LINK TERKAIT

Sejarah


        KABUPATEN LANDAK TERBENTUK MELALUI PROSES YANG PANJANG. BANYAK PIHAK TERLIBAT DAN MEMILIKI PERAN MASING-MASING DALAM KURUN WAKTU TERTENTU, ADA YANG HANYA SEBATAS IDE, ADA YANG LANGSUNG DENGAN PENJAJAKAN DAN PENDEKATAN KE PEMERINTAH PROVINSI DAN PUSAT, ADA YANG BERPERAN MENYIAPKAN ADMINISTRASI DAN DATA YANG DIPERLUKAN. KONTRIBUSI YANG DIBERIKAN ADA YANG BERSIFAT POLITIS DAN ADA YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF. KRONOLOGIS TERBENTUKNYA KABUPATEN LANDAK  MERUPAKAN KOMPONEN-KOMPONEN DARI SUATU SISTEM YANG SALING MELENGKAPI, SALING TERKAIT, DAN SALING BERHUBUNGAN.

       ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN PONTIANAK TELAH DISUARAKAN SEJAK TAHUN 1957 KARENA KABUPATEN PONTIANAK MEMILIKI WILAYAH YANG LUAS YAITU 18.171,20 KM2 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1953 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TK II DI KALIMANTAN.KEMUDIAN USULAN PEMEKARAN MUNCUL LAGI TAHUN 1970-AN AKAN TETAPI TIDAK PERNAH DITANGGAPI OLEH PEMERINTAH TINGKAT ATAS BAIK PEMERINTAH PROVINSI APALAGI PEMERINTAH PUSAT.USULAN HANYA SEKEDAR MENJADI WACANA KARENA TIDAK ADA TANDA-TANDA UNTUK DIPENUHI OLEH PEMERINTAH PUSAT.

       PERKEMBANGAN SELANJUTNYA DALAM RANGKA MEMBANGTU TUGAS PEMERINTAHAN,PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DIBENTUK WILAYAH KERJA PEMBANTU BUPATI PONTIANAK WILAYAH NGABANG DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821.26-224 TAHUN 1985 TANGGAL 13 MARET 1985 YANG WILAYAHNYA MELIPUTI LIMA KECAMATAN, YAITU KECAMATAN NGABANG, KECAMATAN AIR BESAR, KECAMATAN MENYUKE, KECAMATAN SENGAH TEMILA, DAN KECAMATAN MERANTI.

       USULAN  PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN PONTIANAK MUNCUL KEMBALI TAHUN 1992 DARI DPRD KABUPATEN DAERAH TK II PONTIANAK  PERIODE 1992-1997 YANG DITUANGKAN DALAM RUMUSAN KEPUTUSAN DPRD TINGKAT II PONTIANAK NO 01 TAHUN 1992 TANGGAL 6 JANUARI 1992 TENTANG PERNYATAAN PENDAPAT MENGENAI PEMEKARAN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK.

       UNTUK MERESPON ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN PONTIANAK MENGENAI USUL PEMEKARAN WILAYAH, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT MENGELUARKAN SURAT NOMOR 135/0729/PEM.C TANGGAL 15 FEBRUARI 1986 PERIHAL PEMERKARAN DAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM TINGKAT II DALAM WILAYAH KABUPATEN PONTIANAK, BAHWA UNTUK SETIAP RENCANA PEMEKARAN ATAU PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM TINGKAT II MEMERLUKAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN SECARA MENDALAM OLEH SEBUAH TIM PENELITIAN  DAN EVALUASI PEMEKARAN DAERAH TINGKAT II.

       ATAS DASAR SURAT GUBERNUR DI ATAS BUPATI PONTIANAK  MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 261 TAHUN 1996 TENTANG TIM PENELITIAN DAN EVALUASI PEMEKARAN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK, DAN DILANJUTKAN DENGAN PERTIMBANGAN BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK TENTANG PEMEKARAN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK TANGGAL 22 OKTOBER 1996.

        SEJALAN DENGAN BERGULIRNYA REFORMASI YANG DIPICU DENGAN MUNCULNYA KRISIS MULTI  DIMENSI SEJAK PERTENGAHAN TAHUN 1997, MAKA ASPIRASI PEMEKARAN WILAYAH DIBERBAGAI DAERAH BERMUNCULAN TERMASUK LANJUTAN USULAN PEMEKARAN KABUPATEN DIPROSES MELALUI JALUR POLITIK DI DPRD DAN MELALUI JALUR EKSEKUTIF DI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH. ASPIRASI PEMEKARAN YANG TELAH DIPERJUANGKAN DALAM KURUN WAKTU YANG CUKUP LAMA ITU SANGAT DIDUKUNG OLEH SITUASI REFORMASI YANG MENGAKHIRI REZIM ORDE BARU.

       TIM PENELITIAN DAN EVALUASI PEMEKARANM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK YANG TELAH DITETAPKAN TAHUN 1996 DISEMPURNAKAN LAGI DENGAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI DAERAH TINGKAT II PONTIANAK NOMOR 192 TAHUN 1998. HASIL KERJA TIM DIDUKUNG OLEH DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  PONTIANAK DENGAN KEPUTUSAN NOMOR 8 TAHUN 1998.

       DENGAN DIAGENDAKANNYA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANDAK OLEH PEMERINTAH PUSAT MAKA DISEMPURNAKAN KEMBALI SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK NOMOR 192 TAHUN 1998 DENGAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 1999 TANGGAL 28 APRIL 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN EVALUASI PEMEKARAN DAERAH TINGKAT  II PONTIANAK.

       TIM BERTUGAS MENYUSUN KERANGKA PIKIR SEBAGAI PENJABARAN RUMUSAN USULAN BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK TENTANG UPAYA MENINJAU KEMBALI STATUS DAN BATAS DAERAH OTONOM DAN ADMINISTRATIF DAERAH TINGKAT II PONTIANAK MENJADI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PONTIANAK, DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II LANDAK.

       SUSUNAN PERSONIL TIM TERDIRI DARI UNSUR EKSEKUTIF DAN UNSUR LEGISLATIF YANG DIKETUAI OLEH ASISTEN TATA PRAJA SEKWILDA TINGKAT II PONTIANAK YANG SAAT ITU DIJABAT OLEH DRS. LAURENTIUS BAKWENG, KETUA TIM LEGISLATIF DIKETUAI OLEH SARONIA TELAUNBANUA DENGAN 8 ORANG ANGGOTA. DARI UNSUR EKSEKUTIF DIBAGI ATAS TIGA BIDANG YAITU BIDANG PEMERINTAHAN, POLITIK DAN HANKAM DENGAN 8 ORANG ANGGOTA, BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN TERDIRI 8 ORANG ANGGOTA DAN BIDANG SOSIAL BUDAYA YANG TERDIRI DARI 7 ORANG ANGGOTA. DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA TIM BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK YANGA SAAT ITU DIJABAT OLEH DRS.CORNELIUS KIMHA, M,SI

       HASIL KERJA TIM BERUPA DATA  YANG DITUANGKAN DALAM BUKU DOKUMEN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN DAERAH TK II PONTIANAK SELANJUTNYA MENJADI BAHAN BAGI SIDANG-SIDANG DPRD-RI, BAHAN VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN KUNJUNGAN KOMISI IX DPR-RI MENINJAU KE KOTA NGABANG UNTUK MELIHAT DAN MENGETAHUI KONDISI RILL YANG ADA. PEMBAHASAN YANG INSNTIF ANTARA DPR-RI DENGAN PIHAK PEMERINTAH KABUPATEN  PONTIANAK SAMPAI PADA KESIMPULAN BAHWA KABUPATEN PONTIANAK LAYAK DIMEKARKAN YANG KEMUDIAN MELAHIRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 TANGGAL 4 OKTOBER 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANMDAK DENGAN IBUKOTANYA BERKEDUDUKAN DI NGABANG.

       BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK, LUAS WILAYAH KABUPATEN LANDAK 9.909,10 KM2 TERDIRI DARI WILAYAH KERJA PEMBANTU BUPATI PONTIANAK DI NGABANG SEBANYAK 5 KECAMATAN YAITU KECAMATAN NGABANG, KECAMATAN AIR BESAR, KECAMATAN MENYUKE, KECAMATAN SENGAH TEMILA DAN KECAMATAN MERANTI, WILAYAH TERSEBUT DITAMBAH DENGAN KECAMATAN SEBANGKI, KECAMATAN MENJALIN, KECAMATAN KUALA BEHE, KECAMATAN MANDOR ,DAN KECAMATAN MEMPAWAH HULU, SEHUNGGA SELURUHNYA MENJADI 10 KECAMATAN. DENGAN TERBENTUKNYA KABUPATEN LANDAK, WILAYAH KABUPATEN PONTIANAK  BERKURANG SELUAS WILAYAH KABUPATEN LANDAK. WILAYAH KERJA PEMBANTU BUPATI PONTIANAK WILAYAH NGABANG YANG DIBENTUK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TANGGAL 13 MARET TAHUN 1985 NOMOR 821.26-224 DINYATAKAN DIHAPUS.

      KABUPATEN  LANDAK MEMPUNYAI BATAS WILAYAH :

A. SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG

B. SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN KABUPATEN SANGGAU

  1. C.  SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN KABUPATEN PONTIANAK

D. SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN KABUPATEN PONTIANAK

 

        DUKUNGAN DAN SEMANGAT MASYARAKAT KABUPATEN LANDAK ATAS TERBENTUKNYA KABUPATEN LANDAK SANGAT TINGGI DAN KEGEMBIRAAN ITU TERWUJUD DENGAN DIBENTUKNYA PANITIA PENYAMBUTAN YANG DIKETUAI OLEH ABIKUSNO BORNEO

       PERESMIAN KABUPATEN LANDAK DAN PELANTIKAN PEJABAT SEMENTARA BUPATI LANDAK YAITU DRS. H. AGUS SALIM, MM DILAKUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI ATAS NAMA PRESIDEN PADA TANGGAL 12 OKTOBER 1999 DI JAKARTA.

        UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TRUGAS-TUGAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MAKA DILAKUKAN PENYERAHAN PERSONIL, PERALATAN, PENDANAAN DAN DOKUMEN (P3D) SECARA SIMBOLIS OLEH BUPATI PONTIANAK, DRS CORNELIUS KIMHA,M.SI KEPADA PAJABAT BUPATI LANDAK DRS. H. AGUS SALIM, MM PADA TAHUN 2000, DISAKSIKAN OLEH GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, H.ASPAR ASWIN DI NGABANG.

 

       DENGAN TERBENTUKNYA KABUPATEN LANDAK MAKA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999, BAHWA KEANGGOTAAN DEWAN KABUPATEN LANDAK DI ISI OLEH ANGGOTA DEWAN HASIL PEMILU 1999 YANG BERASAL DARI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN LANDAK. PENETAPAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LANDAK SEBANYAK 35 0RANG BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 453 TAHUN 2000, TANGGAL 15 DESEMBER 2000 DAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2000 DI NGABANG. KETUA DPRD KABUPATEN LANMDAK PERTAMA YAITU DRS. YOSEF KILIM.

       KEMUDIAN BERDASARKAN SIDANG PARIPURNA DPRD KABUPATEN LANDAK PADA  TANGGAL 19 JULI 2001, TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEFINITIF ATAS NAMA DRS. CORNELIUS DAN NICODEMUS NEHEN,S.PD YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LANDAK NOMOR 19 TAHUN 2001 TANGGAL 19 JULI 2001 TENTANG PENETAPAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LANDAK PERIODE 2001 S/D 2006.

      PELANTIKAN DRS. CORNELIS DAN NICODEMUS NEHEN,S.PD SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK DILAKUKAN OLEH GUBERNUR KALIMANTAN BARAT ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI PADA TANGGAL 6 SEPTEMBER 2001 DI NGABANG.

 

       DEMIKIANLAH SEJARAH SINGKAT KABUPATEN LANDAK.

 

Adil Ka’ Talino...

Bacuramin ka’ Saruga…

Basengat Ka’ Jubata…

  • [11 April 2010] ~ Anak yang mengalami gangguan tidur, cenderung memakai obat2an dan alkohol berlebih saat dewasa.
  • [11 April 2010] ~ WHO merilis, 30 persen anak-anak di dunia kecanduan menonton televisi dan bermain komputer.
  • [11 April 2010] ~ Menurut peneliti di Detroit, orang yang selalu tersenyum lebar cenderung hidup lebih lama.
  • [11 April 2010] ~ Menurut United Stated Trade Representatives, 25% obat yang beredar di Indonesia adalah palsu.
  • [11 April 2010] ~ Presiden AS Barack Obama memesan Nasi Goreng di restoran Bali langsung dari Amerika

Rabu,25/04/2018